TIMES KOTABARU, MALANG – NATO dan pemerintah Greenland akan bekerjasama memperkuat sistem pertahanan Arktik untuk menghadang rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang akan menginvasi wilayah otonom Denmark tersebut.

Donald Trump sampai saat ini masih bersikeras bahwa Greenland perlu berada di bawah kendali Amerika Serikat, dengan dalih wilayah otonom Denmark tersebut sangat penting untuk keamanan nasional.

Sementara NATO dan pemerintah Greenland, Senin (12/1/2026) kemarin mengatakan, bahwa mereka akan bekerja sama memperkuat pertahanan di wilayah otonom Denmark tersebut, dengan harapan bisa mencegah Presiden AS Donald Trump untuk mencaplok pulau itu.

Pada hari Minggu, Donald Trump semakin memperkeruh ketegangan dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat akan merebut wilayah itu dengan cara apapun.

Potongan-potongan es bergerak di laut di Pulau Qoornoq dekat Nuuk, 17 Februari 2025. (FOTO: Euronews/AP)

Bahkan Trump juga  mengejek pertahanan pulau itu, dengan mengatakan bahwa pertahanan tersebut hanya terdiri dari "dua kereta luncur anjing".

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen menaruh harapannya pada aliansi militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat.

"Keamanan dan pertahanan kita berada di NATO. Itu adalah prinsip dasar dan tegas," kata Nielsen dalam sebuah unggahan di media sosial seperti dilansir Euronews.

"Karena kami berupaya memastikan bahwa pengembangan pertahanan di dan sekitar Greenland akan dilakukan dilaksanakan lewat kerja sama erat dengan NATO, dalam dialog dengan sekutu kami, termasuk Amerika Serikat, dan dalam kerja sama dengan Denmark," tambahnya.

Sementara itu para diplomat di NATO mengatakan bahwa beberapa anggota aliansi sedang mengemukakan berbagai ide, termasuk kemungkinan meluncurkan misi baru di wilayah tersebut.

Mereka mengatakan, bahwa diskusi masih dalam tahap awal dan belum ada proposal konkret yang diajukan sejauh ini.

Donald Trump bersikeras bahwa Greenland perlu berada di bawah kendali AS, dengan alasan bahwa wilayah otonom Denmark tersebut sangat penting untuk keamanan nasional.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen sebelumnya sudah memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat benar-benar melancarkan serangan bersenjata ke Greenland, hal itu akan menandai berakhirnya NATO.

Dalam upaya untuk menenangkan Amerika Serikat, Kopenhagen telah berinvestasi besar-besaran dalam keamanan di kawasan tersebut, mengalokasikan anggaran sekitar 90 miliar kroner (€11 miliar) pada tahun 2025.

Greenland rumah bagi sekitar 57.000 orang penduduknya, adalah wilayah yang luas dengan sumber daya mineral yang signifikan, sebagian besar belum dieksploitasi, dan dianggap memiliki lokasi yang strategis.

Sejak Perang Dunia II dan selama Perang Dingin, pulau ini menjadi lokasi beberapa pangkalan militer AS, tetapi kini hanya satu yang tersisa.

Menurut Rutte, Denmark tidak akan keberatan dengan peningkatan kehadiran militer AS di pulau tersebut.

Berdasarkan perjanjian tahun 1951, yang diperbarui pada tahun 2004, Amerika Serikat dapat dengan mudah memberi tahu Denmark jika ingin mengirim lebih banyak pasukan.

Denmark juga berupaya di bidang diplomasi, dengan pertemuan antara perwakilan Denmark dan Greenland serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang diperkirakan akan berlangsung minggu ini.

Menurut laporan media Amerika Serikat dan Denmark, pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu di Washington.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen pada hari Senin mengunggah foto dari pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt.

Denmark dilaporkan ingin menunjukkan persatuan dengan para pemimpin wilayah otonom tersebut sebelum pertemuan dengan perwakilan Amerika Serikat.

Media Denmark melaporkan pekan lalu tentang konferensi video yang tegang antara anggota parlemen Denmark dan rekan-rekan mereka dari Greenland mengenai cara bernegosiasi dengan Amerika Serikat.

Menanggapi ancaman berulang dari Trump, Nielsen, Senin kemarin mengatakan dalam pesannya: "Saya sepenuhnya memahami jika ada rasa tidak nyaman."

Dalam pernyataan yang diterbitkan pada hari Senin, pemerintah di ibu kota, Nuuk, mengatakan bahwa mereka "tidak bisa menerima dalam keadaan apa pun" pengambilalihan Greenland oleh AS.

Sebagai koloni Denmark hingga tahun 1953, Greenland memperoleh pemerintahan sendiri 26 tahun kemudian dan sedang mempertimbangkan untuk akhirnya melonggarkan hubungannya dengan Denmark.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa rakyat Greenland sangat menentang pengambilalihan oleh Amerika Serikat.

"Kami telah menjadi koloni selama bertahun-tahun. Kami belum siap untuk menjadi koloni dan dijajah lagi," kata nelayan Julius Nielsen kepada kantor berita AFP pada akhir pekan lalu.

Trump Ditentang Dinegerinya

Donald Trump juga ditentang di dalam negerinya sendiri soal rencananya yang akan mencaplok pulau Greenland itu.

Partai Republik, partai yang dipimpin Trump menolak rencana Trump untuk Greenland.

Sebuah delegasi kongres AS dari kedua partai (Republik dan Demokrat) akan menuju ke Kopenhagen akhir pekan ini dalam upaya untuk menunjukkan persatuan antara Amerika Serikat dan Denmark.

Menurut seorang ajudan kongres yang mengetahui rencana perjalanan tersebut, delegasi itu akan dipimpin senator Chris Coons dengan sembilan anggota Kongres.

NATO dan pemerintah Greenland kini sedang bersiap perkuat sistem pertahanan Arktik untuk menghadang rencana Presiden  Amerika Serikat, Donald Trump bila akan menginvasi wilayah otonom Denmark tersebut. (*)